SALINDIA.ID – Jakarta, Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan perlunya reformasi menyeluruh terhadap Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Dewan Keamanan (DK) PBB agar lebih mampu menjawab tantangan geopolitik dan dinamika global saat ini.
Menurut Sugiono, sistem internasional yang dibentuk pasca-Perang Dunia II sekitar 80 tahun lalu perlu disesuaikan dengan perkembangan zaman. Ia menilai struktur PBB saat ini belum sepenuhnya mencerminkan realitas global, termasuk keterwakilan negara-negara berkembang di Dewan Keamanan.
“Relevansi PBB harus disesuaikan dengan keadaan zaman yang terjadi saat ini,” kata Sugiono dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Rabu (27/5/2026).
Indonesia juga menyoroti penggunaan hak veto di Dewan Keamanan yang dinilai kerap menghambat penyelesaian berbagai krisis kemanusiaan dan konflik internasional. Karena itu, reformasi kelembagaan dianggap penting untuk menjaga efektivitas organisasi multilateral tersebut.
Dalam kesempatan yang sama, Sugiono kembali menegaskan dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina melalui solusi dua negara (two-state solution). Menurutnya, penyelesaian konflik Palestina menjadi salah satu ujian penting bagi kredibilitas PBB dan Dewan Keamanan.
Selain itu, Indonesia mengingatkan pentingnya kepatuhan terhadap hukum laut internasional, termasuk Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS), guna menjaga stabilitas dan mencegah meningkatnya persaingan geopolitik di kawasan maritim.
Pemerintah Indonesia juga mendorong peningkatan perlindungan bagi pasukan penjaga perdamaian PBB menyusul gugurnya empat personel militer Indonesia yang bertugas dalam misi UNIFIL di Lebanon.
